Merger BUMN Pelabuhan Diresmikan Presiden RI
Merger atau penggabungan BUMN Pelabuhan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui seremoni yang dilakukan di Pelabuhan Labuan Bajo. Sebelumnya, pada 1 Oktober 2021 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke Dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Hadir dalam acara peresmian ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri I dan II BUMN, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Jajaran Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), serta Tokoh Adat, Agama dan Masyarakat Manggarai Barat.
“Penggabungan BUMN layanan kepelabuhan diharapkan dapat mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat melalui konektivitas maritim di seluruh Indonesia, sehingga dapat membantu menurunkan biaya logistik nasional secara bertahap, serta meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN kepelabuhanan di tingkat global,” ujar Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono dalam sambutannya.
Merger Pelindo membuka kesempatan perusahaan untuk go global. Integrasi ini akan meningkatkan posisi Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs. Penggabungan ini juga menyatukan sumber daya keuangan, peningkatan leverage dan memperkuat permodalan perusahaan.
“Untuk itu kami memohon dukungan dan kerjasama yang baik agar Pelindo dapat mewujudkan visinya “Menjadi Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia”,” kata Arif.
Selain seremoni penggabungan BUMN Pelabuhan, dalam kesempatan ini juga turut diresmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo, yang diprakarsai oleh Kementerian Perhubungan dan didukung penuh oleh berbagai pihak, termasuk Pelindo.
Dijelaskan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa Terminal Multipurpose Wae Kelambu ini akan difokuskan untuk melayani lalu lintas logistik dan kegiatan bongkar muat komoditas seperti peti kemas, general cargo dan curah cair, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pelabuhan Labuan Bajo yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2021.
"Pembangunan Terminal Multipurpose ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden untuk menjadikan Pelabuhan Labuan Bajo di pusat kota sebagai area pariwisata utama, sedangkan pelabuhan bongkar muat dipindahkan ke Wae Kelambu," tutur Menhub Budi.
Terminal Multipurpose Wae Kelambu mulai dibangun sejak Agustus 2020 dan sudah mulai beroperasi sejak April 2021. Adapun fasilitas utama dari infrastruktur sisi laut yang telah dibangun antara lain : Dermaga (120x20) meter persegi, Trestle (60x12) meter persegi, Causeway (690x20) meter persegi dengan lebar jalan 10,5 meter. Selain itu Container Yard (3 Hektar), Gedung KSOP Kelas III Labuan Bajo 378 meter persegi, dan kolam pelabuhan yang dapat disandari kapal hingga berukuran 25.000 DWT.
Selain itu fasilitas Pelabuhan pada sisi darat Terminal Multipurpose Wae Kelambu juga dilengkapi dengan fasilitas seperti Power House, Workshop, Gate Utama dan Gate in/out, Kantor Operasional, Signage, Base Transceiver Station (BTS), Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), Gudang, Masjid, Terminal BBM dan fasilitas pendukung lainnya.
Dalam pembangunannya, konsep ramah lingkungan (green port) diaplikasikan baik dalam bentuk bangunan maupun penggunaan peralatan sehingga kelestarian lingkungan sekitar pelabuhan tetap terjaga.
“Keberadaan Terminal ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas distribusi logistik di wilayah Nusa Tenggara Timur, sekaligus mendukung program pemerintah menjadikan Labuan Bajo sebagai tujuan wisata super prioritas,” tambah Menhub Budi.
